Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Perjuangan Pembebasan Irian Barat - Wilayah Irian Barat adalah wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, sampai peristiwa pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Irian Barat masih dikuasi oleh Belanda. Oleh Karena itu, Irian Barat perlu diperjuangkan pembebasannya.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Perjuangan dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan ibu pertiwi bukan perkara mudah dan sederhana. Pemerintah harus berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan kedaulatan Republik Indonesia. Ada beberapa bentuk perjuangan yang ditempuh pemerintah untuk merebut Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Perjuangan itu jika diklasifikasikan ada empat bentuyk, yaitu secara diplamsi, politik, ekonomi, dan perjuangan bersenjata.

Perjuangan Secara Diplomasi

Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam suatu perjuangan. Begitu juga perjuangan pembebasan Irian Barat . Perjuangan pembebasan Irian Barat juga dilakukan secara politik, melalui berbagai perundingan atau diplomasi dan upaya lainnya. Bagaiman nbentuk – bentuk perjuangan secara diplomasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu maka dapat ditelaah uraian sebagai berikut:

Upaya Perundingan dengan Belanda

Menurut ketentuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), masalah Irian Barat di tunda penyelesaiannya setahun kemudian. Oleh karena itu, pada waktu berlangsung upaya pengakuan kedaulatan , wilayah Irian Barat tidak termasuk sebagai daerah RIS.

Berdasarkan Keputusan Konferensi Meja Mundar ( KMB ), semestinya pada akhir tahun 1950, sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tempaknya keputusan KMB yang berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan berunding dengan Belanda secara langsung. [ Pengertian Verifikasi dan Langkah-Langkah dalam Penelitian Sejarah ]

Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal juga memilki program pengembalian Irian Barat kepada kepangkuan Republik Indonesia sehingga setiap kabinet mdencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Misalnya, perundingan-perundingan pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Satroamijoyo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Bahkan, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap diadakan pertemuan antara Menteri Liuar Negeri Indonesia Anak Agung dan Menteri Luar Negderi Belanda Luns di Den Haag. Akan tetapi, perundingan-perundingan itu tidak berhasil untuk mengembalikan Irian Barat.

Upaya Diplomasi Melalui PBB

Akibat usaha perundingan langsung dengan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat tidak mendatangkan hasil, maka Indonesia juga berusaha melalui jalur PBB. Sejak tahun 1953, usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia . Oleh pihak Indonesia , masalah Irian Barat setiap tahun diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha melalui forum PBB itu juga tidak membawa hasil. Hal itu disebabkan dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mencapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.

Perjuangan Melalui Jalur Politik

Perjuangan pembebasan Irian Barat juga ditempuh melalui jalur politik dalam negeri . Bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Ke- II, tanggal 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk Pemerintahan Sementara Irian Barat. Tujuan pembentukkan pemerintahan sementara adalah pembentukkan Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia ( RI ).

Provinsi Irian Barat yang baru terbentuk meliputi wilayah Irain yang masih diduduki Belanda, ditambah daerah-daerah Tidore., Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Pusat Pemerintahan Provinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore, Maluku. Pelntikannya dilangsungkan pada tanggal 23 September 1956.

Akibat dari pembentukkan pemeritahan sementara Provinsi Irian Barat, Belanda makin terdesak zsecara politik. Selain itu, Belanda menyadari bahwa Irian Barat merupakan bagian Indonesia yang berdaulat.

Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

Selain melalui bidang politik, usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi . Pada upaya perjuangan pengembalian Irian Barat melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio, memang bukan dengan senjata, tetapi berupa konfrontasi ekonomi.

Pada tanggal 18 November 1957, diadakan gerakkan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum ini dilanjutkan dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan –perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. [ Pengertian Interpretasi dan Historiografi dalam Sejarah ]

Selanjutnya, terjadilah serentetan pengambil alihan ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda. Pengambil alihan tersebut semula dilakukan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, tetapi gerakkan tersebut diatur oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Beberapa contoh perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia, antara lain.

Perbankan, seperti Nederlandsche Handel Maatschappij ( namanya kemudian diubah menjadi Bank Dagang Negara ).
Perkapalan (KPM )
Perusahaan Listrik Philips
Beberapa perusahaan perkebunan .

Untuk meningkatkan gerakkan pembebasan Irian Barat dan memperkuat persatuan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 10 Februari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat ( FNPIB ).

Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata

Perjuangan pembebasan Irian Barat , secara politik dan ekonomi memang belum berhasil. Untuk itu, bangsa Indonesia mencari alternatif lain, yakni perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Apa saja bentuk perjuangan bersenjata tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menelaah uraian sebagai berikut ini :

Perjuangan melalui Trikora

Berbagai cara dan usaha Indonesia untuk mebebaskan Irian Barat , belum menunjukkan hasil yang nyata karena Belanda semakin bersikap keras dan tidak mau mengalah. Bahkan, Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederlands. Oleh Belanda, Irian Barat disebut dengan Nederlands – Nieuw Guinea. Menghadapi kenyataan bahwa berbagai cara yang ditempuh untuk merebut Irian Barat belum berhasil, maka Indonesia meningkatkan konfrontasi disegala bidang. Selanjtnya, pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Perjuangan pembebasan Irian Barat selanjtunya diarahkan dengan cara militer. Untuk menghadapi konfrontasi, pemerintah melakukan perjanjian pembelian senjata dari luar negeri, seperti dengan negara Uni Soviet. Selain itu, Indonesia juga mencari dukungan politik kepada negara-negara lain untuk membantu Indonesia merebut Irian Barat. Misalnya, India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman Barat, dan Perancis.

Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulamn April 1961, Bwelanda membentuk Dewan Papua yang bertugas menyelenggarakan penentuan nsib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Membentuk negara boneka Papua, dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua.
Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda keperaian Irian, antara lain kapal induk Karel Doorman.
Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Dengan kenyataan itu, perjuangan pembebasan Irian Barat secara militer tampaknya tidak mungkin dihindarkan. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 1961, melalui rapat umum di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat ( Trikora ) . Isi Trikora adalah sebagai berikut :

Gagalkan pembentuk Negara Papua.
Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air.

Operasi Militer di Bawah Komando Mandala

Sebagai tindak lanjut pencanangan program Trikora itu, Presiden Soekarno selaku Panglima Tinggi ABRI, membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala dibentuk pada tanggal 1 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Suharto. Pusat dari Komando Mandala berada di makassar. Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk meebut Irian Barat. [ Bukti dan Fakta Sejarah ]

Untuk melaksanakan tugas itu, Komando Mandala telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer.
Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat.

Dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer di Irian Barat, Komando Mandala telah melakukan tahapan-tahapan perjuangan . Pada bulan Maret sampai Agustus 1962, ttelah dimulai pendaratan pasukan Indonesia yang terdiri atas anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara.

Operasi itu telah mendaratkan pasukan di beberapa tempat, antara lain :

Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana
Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan
Operasi Naga di Merauke
Operasi Jatayu di Sorong , Kaimana, dan Merauke.

Namun, pada tahapan persiapan dan infiltrasi militer tersebut telah terjadi insiden pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 januari 1962. Pada waktu itu, kapal perang ALRI jenis motor terpedo boat ( MTB ) Macan Tutul yang sedang mengadakan patroli diserang kapal dan pesawat AL belanda sehingga terjadilah pertempuran. Akan tetapi, karena terus dikepung dan ditembaki oleh musuh maka KRI Macan Tutul terbakar dan tenggelam. Dalam insiden ini gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan Infiltrasi terus dilakukan sehingga pasukan Indonesia berhasil mendarat dan menguasai beberapa daerah di Irian Barat. Berikut para sukarelawan dan sukarelawati, Bendera Merah Putih mulai di pancangkan di beberapa daerah.

Rencana Bunker

Melihat gerakkan pasukan Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia internasional mengetahui dan mulai beraksi. Amerika Serikat mulai menekan Belanda agar mau berunding . Belanda akhirnya bersedia berunding. Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, sebagai penegah. Bunker selanjutnya mengusulkan pokok-pokok penyelesaian masalah Irian Barat secara damai.

Pokok – pokok usulan Bunker itu, antara lain berisi sebagai berikut :

Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui badan PBB,yakni Pemerintahan Sementara PBB di Irian Barat atau UNTEA ( United Nations Temporary Executive Authority ).
Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat.

Pokok-pokok usulan Banker itulah yang kemudian terkenal dengan sebutan Rencana Bunker. Berdasarkan Rencana Bunker itu, maka pada tanggal 15 Agustus 1962, tercapailah persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Bdelanda di New York. Oleh karena itu, persetujuan ini lebih dikenal dengan Perjanjian New York yang dilakukan antara Menlu Indonesia Subandrio dan Menlu Belanda Van Roijen.
Adapun isi Perjanjian New York itu, antara lain sebagai berikut :

Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962. Bendara Belanda diganti dengan Bendera PBB.
Pasukan Indonesia Yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan di bawah kekuasaan Pemerintahan Sementara PBB ( UNTEA ).
Angkatan Perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda
Bendera Indonesia mulai berkibar di Irian Barat di samping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962
Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.

Akhir Konfrontasi Irian Barat atau Papua

Setelah perjanjian New York, pada tanggal 19 Agustus 1962, datanglah perintah untuk menghentikan tembak menembak antara kedua pihak. Dengan demikian, Operasi Jayawijaya batal dilancarkan.

Sebagai pelaksanaan isi Perjanjian New York, pada tanggal 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA ( PBB ).Pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan itu di lakukan dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat ( Pepera ). Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Nama Irian Barat selanjutnya di ganti dengan Irian Jaya. Tahun 1969 di langsungkan Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya ( Pepera ). Hasil Pepera ternyata rakyat Irian Barat ingin tetap bdrgabung dengan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia sudah nkembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik nIndonesia. Ini berarti bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan bebas dari penjajahan asing.