Peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) merupakan salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Indonesia modern. Dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Supersemar menjadi awal dari rangkaian tindakan politik dan militer yang secara perlahan mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Namun, makna Supersemar tidak hanya terletak pada isi suratnya, melainkan pada tindak lanjut Supersemar yang dijalankan setelahnya. Berbagai kebijakan strategis yang diambil atas dasar Supersemar membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan, sistem politik, dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam tindak lanjut Supersemar, mulai dari latar belakang politik, langkah-langkah konkret yang diambil, peran lembaga negara, hingga dampak jangka panjangnya terhadap bangsa Indonesia.
Latar Belakang Munculnya Supersemar
Untuk memahami tindak lanjut Supersemar, penting melihat kondisi Indonesia sebelum surat tersebut dikeluarkan.
Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), Indonesia mengalami:
- Krisis politik
- Ketegangan antara TNI dan PKI
- Ketidakstabilan keamanan nasional
- Krisis ekonomi berat (inflasi sangat tinggi)
Kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun. Di sisi lain, muncul berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), yaitu:
- Pembubaran PKI
- Pembersihan kabinet dari unsur PKI
- Penurunan harga
Dalam situasi genting tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi memulihkan keamanan dan ketertiban.
Isi dan Makna Supersemar
Supersemar berisi perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk:
- Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu
- Menjamin keamanan dan ketertiban
- Menjaga kewibawaan presiden
- Menjaga keutuhan bangsa dan negara
Secara formal, Supersemar bukanlah surat pengalihan kekuasaan. Namun dalam praktiknya, surat ini menjadi dasar hukum dan politik bagi Soeharto untuk mengambil langkah-langkah strategis yang kemudian mengubah peta kekuasaan nasional.
Tindak Lanjut Supersemar Secara Kronologis
1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
Tindak lanjut Supersemar yang paling cepat dan menentukan adalah pembubaran PKI.
Pada 12 Maret 1966, Letjen Soeharto:
- Membubarkan PKI dan seluruh organisasi massanya
- Melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme
- Menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang
Langkah ini didasarkan pada anggapan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa G30S. Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari:
- TNI Angkatan Darat
- Mahasiswa dan pemuda
- Sebagian besar masyarakat
Pembubaran PKI menandai berakhirnya pengaruh komunisme dalam sistem politik Indonesia.
2. Penangkapan Tokoh dan Menteri Pro PKI
Setelah PKI dibubarkan, tindak lanjut Supersemar berikutnya adalah penangkapan sejumlah tokoh penting pemerintahan yang dianggap:
- Terlibat PKI
- Mendukung G30S
- Menghambat stabilitas nasional
Beberapa menteri Kabinet Dwikora yang ditangkap antara lain:
- Subandrio
- Chaerul Saleh
- Oei Tjoe Tat
Penangkapan ini secara langsung melemahkan posisi politik Presiden Soekarno karena banyak pendukungnya tersingkir dari pemerintahan.
3. Pembersihan Kabinet Dwikora
Tindak lanjut Supersemar juga diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kabinet. Kabinet Dwikora dianggap:
- Tidak efektif
- Dipenuhi unsur-unsur yang tidak sejalan dengan upaya stabilisasi
Dengan dukungan militer, Soeharto melakukan pembersihan kabinet dari tokoh-tokoh yang dianggap berafiliasi dengan PKI atau tidak mendukung agenda keamanan nasional.
Langkah ini mempercepat peralihan kekuasaan secara de facto dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
4. Penguatan Peran Militer dalam Pemerintahan
Setelah Supersemar, militer—khususnya Angkatan Darat—memperoleh peran yang semakin dominan dalam pemerintahan.
Beberapa bentuk penguatan peran militer:
- Penguasaan jabatan strategis
- Keterlibatan langsung dalam pemerintahan sipil
- Pengamanan lembaga-lembaga negara
Kondisi ini menjadi dasar lahirnya konsep dwifungsi ABRI, yaitu peran militer dalam bidang pertahanan dan sosial-politik.
5. Sidang Umum MPRS 1966
Untuk memberikan legitimasi hukum terhadap langkah-langkah Soeharto, diadakan Sidang Umum MPRS tahun 1966.
Keputusan penting sidang tersebut antara lain:
- Mengukuhkan pembubaran PKI
- Mengeluarkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang larangan komunisme
- Menetapkan Supersemar sebagai dasar konstitusional tindakan pengamanan
Dengan keputusan ini, tindak lanjut Supersemar memperoleh legitimasi formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
6. Penolakan Pidato Pertanggungjawaban Soekarno
Pada Sidang MPRS 1967, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang dikenal sebagai Nawaksara.
Namun, MPRS:
- Menolak pidato tersebut
- Menilai Soekarno gagal menjelaskan keterlibatannya dalam G30S
- Menyatakan bahwa presiden tidak lagi mampu menjalankan tugasnya
Penolakan ini menjadi langkah awal pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno.
7. Pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden
Tindak lanjut Supersemar mencapai puncaknya pada Sidang Istimewa MPRS 1967, dengan keputusan:
- Mencabut kekuasaan Presiden Soekarno
- Mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia
- Keputusan ini secara resmi mengakhiri era Orde Lama dan mengawali pemerintahan Orde Baru.
Dampak Tindak Lanjut Supersemar
1. Berakhirnya Orde Lama
Tindak lanjut Supersemar menjadi faktor utama runtuhnya Orde Lama yang ditandai dengan:
- Berakhirnya demokrasi terpimpin
- Menurunnya peran ideologi politik ekstrem
- Berakhirnya dominasi Soekarno dalam politik nasional
2. Lahirnya Orde Baru
Orde Baru lahir dengan tujuan utama:
- Menciptakan stabilitas nasional
- Melaksanakan pembangunan ekonomi
- Menjaga keamanan dan ketertiban
- Pemerintahan Orde Baru menekankan:
- Sentralisasi kekuasaan
- Peran kuat militer
- Stabilitas politik di atas kebebasan politik
3. Perubahan Sistem Politik dan Kepartaian
Tindak lanjut Supersemar juga berdampak pada sistem politik, antara lain:
- Penyederhanaan partai politik
- Penguatan Golkar sebagai kekuatan politik utama
- Pembatasan aktivitas politik masyarakat
4. Kontroversi Sejarah Supersemar
Hingga kini, Supersemar dan tindak lanjutnya masih menimbulkan perdebatan, seperti:
- Keaslian naskah Supersemar
- Proses penandatanganan oleh Soekarno
- Batas kewenangan yang diberikan kepada Soeharto
Perbedaan sudut pandang ini menjadikan Supersemar sebagai salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.
Kesimpulan
Tindak lanjut Supersemar merupakan rangkaian kebijakan strategis yang mengubah arah sejarah Indonesia. Dari pembubaran PKI, pembersihan kabinet, penguatan peran militer, hingga pengangkatan Soeharto sebagai presiden, semuanya menunjukkan bahwa Supersemar menjadi alat utama dalam proses transisi kekuasaan nasional.
Pemahaman yang utuh terhadap tindak lanjut Supersemar sangat penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu melihat sejarah secara kritis, objektif, dan berimbang.